Banyak Calon Penantang Ahok Mendaftar ke PDIP, Nih Angkanya
Ada Yusril, Sandiaga dan Haji Lulung
jpnn.com - JAKARTA - Minat para politikus yang ingin maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta melalui PDI Perjuangan ternyata lumayan besar. Buktinya, para politikus di luar PDIP pun mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur DKI melalui partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.
Menurut Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sejauh ini sudah 38 nama yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur DKI melalui partainya. Ia mengatakan, 38 nama yang mendaftar itu bukan hanya dari internal PDIP, tapi juga dari partai lain.
“Sampai sekarang sudah ada 38 pendaftar. Beberapa nama di antara pendaftar itu sudah sangat dikenal,” kata Hasto saat berkunjung ke redaksi Jawa Pos dan JPNN di Jakarta, Selasa (3/5).
Ia menjelaskan, nama kondang yang sudah mendaftar bakal calon penantang Gubernur DKI Basuki T Purnama alias Ahok antara lain Yusril Ihza Mahendra dan Sandiaga Uno. “Bahkan ada Haji Lulung (wakil ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, red),” kata Hasto memerinci.
Rencananya, nama-nama yang sudah mendaftar itu akan dikerucutkan lagi melalui psikotes. Dari psikotes yang akan digelar pekan depan, maka akan diketahui loyalitas para bakal cagub.
“Kami punya penguji yang jago-jago. Ini agar kami tahu loyalitas mereka. Paling nanti akan mengerucut jadi lima nama,” tegasnya.
Sedangkan nama Ahok justru tidak ada dalam daftar PDIP. Sebab, calon incumbent itu sudah memilih jalur perseorangan. "Dan kebijakan partai kami tidak memungkinkan mengusung calon yang memilih melalui jalur independen," pungkas Hasto.(ara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Taaruf Cak Imin dengan Bakal Cakada: Niat Memajukan Daerah dan Indonesia
- TKN Sebut Prabowo-Gibran Sangat Menghargai Sukarelawan
- Pemerasan Caleg Rp 200 Juta, Anggota Bawaslu Polisikan Ketua Panwaslu
- Fadel Muhammad Bicara Cara Memilih Pemimpin di Pilkada Serentak 2024, Mohon Dicatat!
- Terima Kunjungan Sekretariat Parlemen Korsel, Siti Fauziah Jelaskan Tugas & Wewenang MPR
- Amir Uskara Sebut PPHN Harus Memuat Target Pembangunan yang Terarah, Bukan Cuma Asumsi