Bawa Peluru ke Paripurna,Bukti Kekerasan di Mesuji
Selasa, 10 Januari 2012 – 09:25 WIB

Bawa Peluru ke Paripurna,Bukti Kekerasan di Mesuji
JAKARTA--Indikasi adanya kekerasan dan penyimpangan aparat keamanan dalam penanganan konflik agraria di Mesuji, Lampung, semakin sulit dibantah. Desakan kepada DPR untuk membuat pansus konflik agraria pun kian menguat. Dalam "orasi" di tengah sidang paripurna itu, Budiman menyebut sejak 2001, terdapat 189 petani atau nelayan yang tewas ditembak, maupun dianiaya. Tercatat 22 korban di antaranya terjadi pada tahun 2011. Budiman lantas mengeluarkan satu bungkus plastik dari dalam tasnya. Dia menunjukkan 18 selongsong peluru yang dikumpulkannya dari desa Sri Tanjung, Mesuji, Lampung, yang menjadi salah satu lokasi bentrok dalam konflik agrarian yang memakan korban jiwa.
"DPR dalam masa sidang kali ini diharapkan bisa segera membentuk pansus konflik agraria agar kita bisa menata persoalan ini sampai selesai," kata anggota Komisi II Budiman Sudjatmiko di tengah sidang paripurna, kemarin (9/1).
Budiman menyampaikan dirinya baru saja mengunjungi daerah konflik agraria di Lampung, Bima, dan Sumatera Selatan. Dia sangat khawatir Indonesia tengah mendekati ambang revolusi sosial di tingkat pedesaan. "Saat bertemu petani Mesuji, mereka berharap adanya ratu adil. Bukan ratu adil dalam pengertian mesiah atau juru selamat. Tapi, rakyat bersatu angkat bedil," ujar Budiman.
Baca Juga:
JAKARTA--Indikasi adanya kekerasan dan penyimpangan aparat keamanan dalam penanganan konflik agraria di Mesuji, Lampung, semakin sulit dibantah.
BERITA TERKAIT
- Khofifah Menginisiasi Sinergi Ekonomi Nasional, Jatim Jadi Motor Penggerak Pembangunan Daerah
- Nurhasan Ungkap Pengalaman Tidak Nyaman Saat Rumahnya Digeledah KPK
- Staf PDIP Buka Duka Keluarga Akibat Kasus Harun: Anak Trauma Dituduh Anak Koruptor
- Kusnadi Buka Suara Soal Titipan Tas dan Koper dari Harun Masiku
- Pelaku Curanmor Ini Sudah 6 Kali Beraksi di Pesanggrahan, Akhirnya Ketiban Sial, tuh Lihat
- Siswi Diduga Jadi Korban Pelecehan di Sekolah, SMK Waskito Dukung Penegakan Hukum