Begini Alasan Mahasiswa Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun

jpnn.com - PROBOLINGGO - Kelompok mahasiswa mulai bergerak menolak tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun.
Penolakan antara lain disuarakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Probolinggo, Jawa Timur.
Mereka menilai wacana perpanjangan masa jabatan kades menjadi sembilan tahun merupakan bentuk kemunduran demokrasi.
"Itu merupakan kemunduran demokrasi, bahkan kesannya tidak membawa kepentingan rakyat," ujar Wakil Kepala Bidang Kaderisasi DPC GMNI Probolinggo Binti Nasikhatul Ummatin di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (18/1).
Nasikhatul menyuarakan penolakan karena wacana penambahan masa jabatan kades menjadi sembilan tahun hampir terwujud.
Pasalnya, semua fraksi di DPR RI mendukung keinginan para kepala desa tersebut.
"Perlawanan terhadap semua fraksi di DPR akan dilakukan oleh DPC GMNI Probolinggo yang menilai penambahan masa jabatan kades itu tidak mendesak," ucapnya.
Nasikhatul juga menyatakan usulan masa jabatan kades tidak mewakili kepentingan rakyat di desa.
Begini alasan mahasiswa menolak perpanjangan jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
- LSM dan Mahasiswa Dinilai Berperan Penting sebagai Penyeimbang Kekuasaan
- Beban Ekonomi Makin Berat, Masyarakat Rela Mengantre demi Beras Gratis di Kampus UBK
- Tarif Trans Semarang Rp 0, Pelajar dan Mahasiswa Tinggal Naik
- Mahasiswa Asal Inhu Tewas Kecelakaan Tunggal di Pekanbaru, Motor Hilang
- 959 Unit Begawan Apartemen Milik PPRO Ludes Terjual
- Resah Lihat Kondisi Ekonomi, Mahasiswa UKI Bagikan Beras untuk Membantu Warga