Beginilah Nasib Polisi yang Banting Pedemo di Tangerang 

Beginilah Nasib Polisi yang Banting Pedemo di Tangerang 
Kabag Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga. (Antara)

jpnn.com, TANGERANG - Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Banten memberikan sanksi terberat secara berlapis kepada Brigadir NP, oknum polisi yang membanting pedemo saat mengawal aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tangerang, Rabu (13/10).

Bid Propam Polda Banten menyatakan Brigadir NP terbukti bersalah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

"Brigadir NP telah dengan sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran aturan disiplin anggota Polri, sehingga Brigadir NP diberi sanksi terberat secara berlapis," kata Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Brigadir NP adalah anggota Polresta Tangerang Polda Banten yang melakukan aksi membanting mahasiswa saat mengawal aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tangerang, Rabu (13/10).

Shinto men jelaskan sanksi sanksi berat yang diberikan kepada Brigadir NP, yakni mulai dari penahanan di tempat khusus selama 21 hari, mutasi yang bersifat demosi menjadi Bintara Polresta Tangerang tanpa jabatan, dan memberikan teguran tertulis yang secara administrasi.

"Pemberian sanksi ini akan mengakibatkan Brigadir NP tertunda dalam kenaikan pangkat dan terkendala untuk mengikuti pendidikan lanjutan," ujarnya.

Shinto mengatakan Polda Banten dan Polresta Tangerang telah melakukan persidangan terhadap Brigadir NP yang langsung disupervisi oleh Divisi Propam Mabes Polri, pada Kamis sore.

Sidang dipimpin langsung oleh Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro selaku Atasan Hukum (Ankum) yang berwenang penuh karena putusan yang diberikan adalah sanksi terberat dalam peraturan pemerintah tersebut. 

Beginilah nasib polisi banting pedemo di Tangerang, Banten, setelah dinyatakan bersalah oleh Propam Polda Banten.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News