BEM Nusantara Dukung Penuh Agenda Pemberantasan Korupsi
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Aliansi BEM Nusantara mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemarin (9/8).
Perwakilan BEM datang dengan membawa sepucuk surat permohonan permintaan data serta analisis kajian hukum untuk mendapatkan data lengkap audit BPK terhadap dana hibah asing ICW.
Aldy Ibura, Koordinator Isu Sosial Politik Aliansi BEM Nusantara menyampaikan, aliran dana tersebut harus ditelusuri secara mendalam karena dikhawatirkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
"Kami juga melakukan audit investigasi yang telah kami susun secara eksplisit terhadap informasi serta publikasi yang ada di website ICW itu sendiri," ungkap Aldy.
Dia menambahkan berdasarkan investigasi yang dilakukannya sejak 24 Juni 2021, ICW sejatinya harus lebih transparan dalam hal dana asing.
Hal tersebut dilakukan agar apa yang mereka lakukan selama ini, termasuk publikasi hasil penelitiannya, jauh dari kepentingan tertentu.
"Harus transparan. Maka dari itu, kami pikir BPK bisa mendorong hal tersebut," ungkap dia.
Hal senada diungkapkan Koordinator Isu Internasional BEM Nusantara Adi Maliano. Dia menegaskan bahwa persoalan ini harus ditelusuri.
BEM Nusantara membawa sepucuk surat ke BPK permohonan permintaan data serta analisis kajian hukum untuk mendapatkan data lengkap audit BPK terhadap dana hibah asing ICW.
- Serahkan LKPD TA 2023, Pj Gubernur Sumsel: Semoga Raih Opini WTP yang ke-10 dari BPK
- Anggaran Sirekap KPU Bakal Diaudit BPK
- Raih WTP 15 Kali Berturut-turut, Kemenko Perekonomian Konsisten Wujudkan Good Governance
- Laporkan Prabowo soal Jet Tempur Mirage, Koalisi Masyarakat Sipil Kasih Data Ini ke KPK
- Pengadaan Jet Tempur Mirage Diduga Malaadministrasi, Menhan Prabowo Diadukan ke Ombudsman RI
- Lemhannas dan BPK Perkuat Tata Kelola Keuangan Melalui SIPTL