Birokrat Boleh Salah

Peristiwa Dipo akan mengajak aparat kehumasan serta pejabat publik untuk tidak memberikan informasi kepada media tertentu, mungkin harus dibaca sebagai spontanitas dalam suatu forum pembahasan bagaimana sulitnya memasyarakatkan program pemerintah dan hasil-hasil kerja pemerintah. Secara internal pada jajaran eksekutif, termasuk dalam membahas metode menangani media, dapat saja berkembang pandangan serta usulan teknis yang aneh dan ekstrem.

Tapi yang harus dibaca ialah bahwa program atau agenda aksi misalnya, belum dalam formulasi yang jelas, nyata, dan belum secara formal ditegaskan kepada jajaran eksekutif, termasuk kepada jajaran kesekjenan lembaga  negara. Pemerintah sendiri sebetulnya sedang mempersiapkan langkah-langkah revitalisasi kehumasan di lingkungan instansi pemerintah dan untuk itu telah dilaksanakan Lokakarya Nasional Aparatur Kehumasan yang diprakarsai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 15 November 2010 bertempat di kota Solo.

Lokakarya itu di antaranya menghasilkan materi menyangkut filosofi kehumasan yang memiliki kompetensi pelayanan informasi secara optimal dan bertangung jawab dengan koordinasi lintas kementerian.

Dalam hal ini sarana informasi teknologi menjadi instrumen pokok dan dapat mendorong untuk transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Materi terakhir yang sangat penting juga menyangkut audit komunikasi di lingkungan unit kerja pemerintah, dengan muatan pokok mekanisme dan sistem pengukuran yang akurat dan andal dalam saluran komunikasi internal dan eksternal sehingga tujuan pelayanan publik dapat dicapai.