BNPP Bersama K/L Fokuskan Pembangunan Perbatasan pada Sasaran Prioritas Nasional

BNPP Bersama K/L Fokuskan Pembangunan Perbatasan pada Sasaran Prioritas Nasional
BNPP Bersama K/L Fokuskan Pembangunan Perbatasan pada Sasaran Prioritas Nasional. Foto: Humas BNPP

jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Rakorbangtas) Tahun 2023 di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Dalam rapat ini, BNPP terus membangun sinergitas dan keselarasan komunikasi bersama 27 kementerian dan (K/L) yang menjadi anggota BNPP, bersama Badan Pengelola Perbatasn Daerah (BPPD) di 18 provinsi, dan 54 kabupaten/kota.

Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin membuka Rakorbangtas Tahun 2023 mewakili Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon.

Dalam sambutannya, Jefry menjelaskan komunikasi bersama K/l dan BPPD sangat dibutuhkan agar pengelolaan batas negara tetap fokus pada sasaran prioritas pembangunan nasional.

Target wilayah pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara terdiri atas 222 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 54 Kabupaten/Kota pada 15 Provinsi, 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Selain itu pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk.

"Dalam Rakorbangatas, kami ingin mengontrol program dan kegiatan yang sudah terlaksana pada 2023, program dan kegiatan yang masih dikerjakan atau tertunda karena menemui kendala dan hambatan," jelas Jeffry.

Jeffry menerangkan, pembangunan perbatasan negara sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi yang dioperasionalkan ke dalam visi BNPP, yaitu 'Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong di Perbatasan Negara'.

Pada Rakorbangtas, BNPP bersama K/L fokuskan pembangunan perbatasan pada sasaran prioritas nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News