Bolos Hingga 7 Bulan, Komisioner KPU Sorong Dipecat
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Puji Rustanto dari posisinya sebagai KPU Kabupaten Sorong, Papua Barat. Sanksi dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (11/1). Pasalnya, Puji terbukti tak melaksanakan tugas selama tujuh bulan.
“Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu Puji Rustanto selaku anggota KPU Kabupaten Sorong, Papua Barat,” ujar anggota DKPP Muhammad saat membacakan putusan.
Muhammad menjelaskan, Puji selaku teradi telah meninggalkan tugas pokok sebagai anggota KPU Sorong tanpa pemberitahuan sejak 10 April 2017. KPU Provinsi Papua Barat selaku pengadu telah berusaha menghubungi Puji.
Namun, upaya itu tak berbuah. Sebab, nomor ponsel Puji tak aktif.
Selain itu, KPU Papua Barat juga sudah memanggil Puji melalui radiogram ke KPU Sorong. Tapi Puji tak menggubris panggilan itu.
DKPP berpendapat, tindakan Puji yang meninggalkan tugas anggota KPU Sorong sejak April sampai November 2017 tanpa ada surat izin tertulis merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum dan etika. Absennya Puji selama tujuh bulan tanpa alasan membuktikan tidak punya iktikad baik untuk memberikan alasan tentang ketidakhadirannya.(gir/jpnn)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat Puji Rustanto dari posisinya sebagai anggota KPU Kabupaten Sorong, Papua Barat.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Soal Dugaan Pelecehan Seksual Ketua KPU, Komnas Serahkan ke DKPP
- 2 Jenderal Minta Maaf soal Bentrok Brimob dan TNI AL
- Begini Situasi di Sorong Setelah Bentrok Brimob dan TNI AL
- Personel Brimob dan Prajurit TNI AL Bentrok di Sorong, Ini Kata Mayjen Gumilar
- MK Sudah Kirim Surat Panggilan Resmi kepada 4 Menteri & DKPP
- DKPP Putuskan 587 Kasus Pelanggaran Kode Etik di Pemilu 2024