BPN Godok Penyelesaian Masalah Kawasan Hutan di Kalteng dan Riau

"Kemudian untuk yang di Provinsi Riau juga harus segera diselesaikan karena jika Provinsi Riau diselesaikan maka hampir setengah target se-Indonesia akan terselesaikan juga," tambah Herban.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, sebagai pimpinan rapat menegaskan KLHK dapat segera mengoordinasikan kawasan hutan hingga Kementerian ATR/BPN akan menyesuaikan.

"Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, sebagai pimpinan rapat menegaskan agar KLHK dapat segera mengoordinasikan kawasan hutan hingga Kementerian ATR/BPN akan menyesuaikan," kata Pahala.

Pahala kemudian menyarankan ada rapat koordinasi untuk menentukan rencana aksi dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan, redistribusi TORA, optimalisasi pajak, dan percepatan penyelesaian penguasaan tanah.

"Paling tidak, ada realistis tiga bulan ini apa yang ingin dicapai bersama. Kami dari KPK berharap dari Kementerian ATR/BPN dan KLHK itu bersama-sama di Palangka Raya dengan pemprov, kita bisa pergi bersama-sama agar lebih cepat," tutur Pahala.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Prabowo mengungkapkan kesiapakannya melakukan koordinasi dalam rangka Stranas PK tersebut.

"Kapan pun kami siap untuk melaksanakan rapat itu karena ini sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, khususnya dalam rangka kawasan hutan," kata Edy. (mcr18/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: