Bupati PHK Ribuan Tenaga Honorer

Seperti dilansir sebelumnya, persoalan tenaga honorer yang dibiayai APBD, telah muncul sejak tahun 2010 lalu. Di tahun 2010, DPRD Loteng bahkan tidak memasukkan anggaran untuk gaji honorer pada APBD.

Namun entah karena alasan apa, ada anggaran yang dieksekusi untuk membayar gaji honorer. Pada APBD 2011, DPRD Loteng kembali tidak merekomendasikan anggaran untuk gaji honorer. Alasannya sama seperti tahun sebelumnya.

Dalam evaluasi RAPBD,  Pemprov NTB melarang dan tidak berani bertanggung jawab atas hal itu. Karena tidak ada anggaran untuk honorer pada APBD 2011, Pemkab Loteng tidak berani mengambil resiko untuk mempertahankan honorer.(aji/sam/jpnn)