Calon PPPK 2024 Minta Pengangkatan April 2025, Ini Respons Pak Wardihan

Namun, lanjutnya, proses penetapan nomor induk pegawai (NIP) ada di pusat. Usulan dari pemda tetap harus mendapatkan persetujuan teknis dari pusat, dalam hal ini BKN.

"Bupati tidak bisa tandatangani kalau belum ada persetujuan teknis dari pusat," katanya.

Hal itulah yang harus bisa dipahami dan pemerintah daerah tetap berupaya melaksanakan proses tersebut.

"Jika bisa lebih cepat, kenapa tidak, tetapi ini butuh proses," katanya.

Pihaknya belum berani memutuskan soal apakah SK PPPK dapat diterbitkan sebelum Oktober 2025, mengingat, semua tergantung persetujuan teknis dari pusat.

"Kapan waktunya itu, tergantung dari pemerintah pusat yang menentukan. Pemerintah daerah hanya mengusulkan dan proses itu sedang berjalan," katanya. (sam/antara/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: