JPNN.com 
Catatan Mbak Bivitri: Proses Legislasi Cipta Kerja Terburuk di Era Reformasi
Sabtu, 17 Oktober 2020 – 13:31 WIB
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyerahkan laporan hasil kerja Panja RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/10). Foto: Ricardo/JPNN.COM
"Jarak antara persetujuan-persetujuan itu, sampai di tingkat satu itu sekitar dua jam saja," beber dia.
Sebelumnya dalam rapat paripurna di Kompleks PArlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/10), DPR dan pemerintah menyetujui RUU Cipta Kerja untuk disahkan.
Ada tujuh fraksi di DPR menyetujui RUU itu, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Adapun dua fraksi lainnya, yakni PKS dan Partai Demokrat menolak pengesahan tersebut.(ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritisi proses legislasi Omnibus Law Cipta Kerja.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
BERITA TERKAIT
- Ribuan Buruh dari Karawang Ikuti May Day di Depan Istana Negara, Mereka Menolak Omnibus Law
- Pakar HTN Sebut Aturan MK Terlalu Mengkerangkeng para Pihak untuk Mengungkap TSM di Pilpres 2024
- Pakar Hukum Tata Negara Sebut Hak Angket Jadi Solusi Membuka Dugaan Kecurangan Pemilu
- Bivitri Minta JK Danai Sekuel Dirty Vote demi Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
- Link Menonton Dirty Vote: Kecurangan Ini Jangan Didiamkan atas Nama Kelancaran Pemilu
- Gelar Kampanye Akbar, Partai Buruh Konsisten Suarakan Cabut Omnibus Law
