Chandra: Apa Perlu Jenazah Ustaz Maaher Diautopsi?

Pada poin kedua legal opininya, Chandra yang juga ketua eksekutif BPH KSHUMI (Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia) mengungkap kekhawatiran.

Menurut Chandra, meninggalnya Ustaz Maaher dikhawatirkan dan diduga berpotensi menimbulkan kecurigaan publik. Karena itu Komisi III DPR RI atau yang menaungi bidang hukum, mungkin perlu untuk menanyakan hal ini kepada Polri terkait meninggalnya tersangka di rutan.

"Atau apakah mungkin perlu dilakukan autopsi? Atau mungkin perlu ditanyakan kepada pihak rumah sakit dan/atau dokter yang merawat?" sambungnya.

Dia juga menyinggung apakah mungkin Komnas HAM RI melakukan penyelidikan terkait kemungkinan adanya dugaan pelanggaran HAM? Begitu juga Ombudsman RI, mungkin turut melakukan pemeriksaan apakah ada dugaan maladministrasi.

Terakhir, kata Chandra, pada hakikatnya jika seorang tersangka karena sakit yang dideritanya benar-benar harus dirawat di rumah sakit, dalam keadaan tidak ditahan pun dia akan tetap menjalani perawatan yang sama.

"Maka sudah semestinya dibantarkan ke rumah sakit hingga sembuh atau pulih atau dinyatakan dapat kembali oleh dokter, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA) No. 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran (Stuiting). Demikian pendapat hukum (legal opini) saya sampaikan," pungkas Chandra.

Sebelumnya, menyikapi hal meninggalnya Ustaz Maaher, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor resmi menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas kasus dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dengan tersangka Soni Eranata alias Ustaz Maaher At-Thuwailibi karena tersangka telah meninggal dunia.

"Kejaksaan Negeri Kota Bogor menerbitkan SKPP Nomor: TAP-11/ M.2.12/Eku.2/02/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang menetapkan menghentikan penuntutan perkara dugaan tindak pidana ITE atas nama tersangka/terdakwa Soni Eranata," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Selasa (9/2).