Cipayung DIY Keluarkan Petisi: Embrio Orde Baru Harus Digagalkan

jpnn.com, YOGYAKARTA - Cipayung Plus DIY mengeluarkan petisi yang menolak embrio Orde Baru lahir kembali di Indonesia. Cipayung Plus DIY mengajak masyarakat untuk memilih perwakilan rakyat dan pemimpin eksekutif yang menjunjung tinggi demokrasi.

“Pesta demokrasi yang akan kita jalani ini harus menjadi ajang bagi kita untuk bersama-sama menentukan nasib bangsa dan rakyat Indonesia di masa mendatang. Kita harus menghormati perbedaan pilihan sebagai bagian dari warna demokrasi. Apalagi di tengah situasi pemilu ini, ada ancaman yang mengganggu kesatuan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Yohanes Tola, Petisi Cipayung DIY yang sekaligus Ketua PMKRI Yogyakarta dalam keterangannya, Jumat (9/2).

Yohanes mengatakan belakangan ini ada kejadian yang menunjukkan keterlibatan oknum-oknum lembaga negara, ASN, dan instrumen negara lainnya melakukan intervensi dan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Ini menjadi bencana besar bagi cita-cita demokrasi.

“Politisasi keputusan MK juga menjadi sejarah kelam penegakan dan netralitas institusi negara kita. Lembaga negara yang seharusnya menjadi penyangga pembangunan bangsa dan penegakan hukum malah bergerak dan mendukung kekuatan politik tertentu untuk meraih kekuasaan. Ini akan sangat sulit untuk menjamin pemilu berlangsung aman dan damai jika lembaga negara tidak netral dalam momentum pemilu ini," jelas dia.

Selain itu, lanjut Yohanes, kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meluas. Ini menjadi ancaman masa depan yang bisa menimbulkan gejolak masyarakat dan bahkan pembangkangan sipil terhadap pemerintah jika pemilu diselenggarakan dengan keterlibatan lembaga negara, ASN, dan berbagai kementerian.

"Apa gunanya jika pemimpin yang terpilih dalam pemilu ini tidak mendapat perhatian dan kepercayaan masyarakat,” lanjut Yohanes Tola.

Menurut dia, pemerintah hasil kecurangan sulit membangun pembangunan yang berkelanjutan jika tidak didukung oleh stabilitas politik dan apresiasi masyarakat sipil.

Yohanes berharap seluruh lembaga negara bersikap kooperatif dan patuh terhadap undang-undang dan memberi sikap untuk mundur atau cuti jika ingin terlibat dalam kontestasi pemilu. Temuan tentang keterlibatan beberapa lembaga kekuasaan negara dalam pemilu kali ini menjadi bencana besar bagi demokrasi.