Daerah Baru Dihapus, Papua Bisa Bergolak
Rabu, 16 Desember 2009 – 07:49 WIB
Meski hasil evaluasi Depdagri terhadap daerah-daerah baru hasil pemekaran menyebutkan ada banyak daerah yang dinilai buruk, Irene meminta khusus daerah baru di wilayah Papua dan Papua Barat agar diperlakukan secara khusus. Alasannya, secara geografis pemekaran di Papua dan Papua Barat memang diperlukan.
Baca Juga:
"Perlu diberi toleransi karena daerah ini masih tertinggal dibanding daerah lainnya.Saya berdoa, jangan sampai (ada penghapusan kabupaten). Mungkin kita perlu diberi toleransi karena kita ini jauh. Pertimbangan dampak politik sangat penting dan ini harus menjadi catatan pemerintah pusat,’’ ujarnya.
Irene menjelaskan, kondisi di Papua tidak bisa disamaratakan dengan daerah lainnya. Sehingga sebelum mengambil keputusan pemerintah pusat setidaknya memanggil anggota DPR-RI, DPD asal Papua dan Papua Barat untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi.
‘’Sebelum mengumumkan, kami ini juga harus dipanggil. Kami wakil-wakil rakyat harus dipanggil, supaya bisa memberi masukan. Jangan nanti barang itu turun (penghapusan daerah pemekaran), bukannya menjadi baik, tapi malah membuat masalah baru lagi,’’ tandasnya. (lm/jus/sam/jpnn)
MANOKWARI-- Pemerintah pusat diingatkan agar tidak gegabah melakukan penghapusan atau penggabungan daerah baru hasil pemekaran yang ada di wilayah
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
BERITA TERKAIT
- World Water Forum 2024: CCEP Indonesia Tegaskan Komitmen terhadap Pengelolaan Air
- Peringati HUT ke-30, PPLI Berkomitmen Lindungi Indonesia dari Bahaya Limbah Industri
- Komisi IV DPR Bertemu Parlemen Swedia Bahas Program Pangan
- Kolaborasi Pemerintah & Swasta dalam Meningkatkan Akses Air Minum Layak-Berkualitas
- Tentara Gadungan Nekat Mengawal BBM Ilegal, Begini Jadinya
- Melihat Perayaan Waisak di Vihara Semarang, Ritual Pindapata hingga Pradaksina Mengenang Buddha