Dana Parpol: Golkar Prioritas Kaderisasi dan Pendidikan Politik
Terkait dengan skema pembiayaan parpol 50 persen dari APBN yang diusulkan KPK, Ace menyatakan bahwa usul tersebut sangat baik. Namun, tutur dia, pembiayaan 50 persen itu harus diikuti dengan alokasi penggunaan anggaran yang jelas.
Pembiayaan apa yang harus diprioritaskan dari dana tersebut? Menurut UU Parpol, lanjut dia, salah satu yang menjadi prioritas dan fokus garapan adalah kaderisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat.
Ace mengatakan, kaderisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat membutuhkan biaya yang cukup besar. Topik itu juga akan disampaikan kepada KPK dalam pertemuan Selasa mendatang. ’’Kami sangat siap mendiskusikannya dengan KPK,’’ ungkap legislator asal Jabar tersebut.
BACA JUGA: Hasil Survei Internal BPN Prabowo – Sandi, Selisih 5 Persen
Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, pihaknya berharap partisipasi parpol tidak hanya disampaikan secara lisan. Tetapi juga berupa data kondisi riil pendanaan parpol selama ini.
Tanpa data itu, KPK akan sulit memfasilitasi upaya pembangunan demokrasi yang berintegritas. ’’Jadi, ke depan pendanaan parpol menggunakan data yang lebih realistis,’’ ujarnya. (lum/tyo/c19/fat)
Penggunaan dana parpol, yang menjadi prioritas dan fokus garapan Partai Gokar adalah kaderisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Senior Vice President Investasi PT Taspen
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan
- Lewat Monitoring KPK, Pj Gubenur Sumsel Soroti Pencegahan Korupsi
- Ingin Miskinkan Rafael Alun, KPK Serahkan Memori Kasasi ke Pengadilan