Danau Di Indonesia Terancam, Kepala Daerah Temui DPD

Senator dari Provinsi Maluku ini selanjutnya akan mengomunikasikan masalah danau kepada pemerintah, baik melalui pertemuan dengan presiden ataupun rapat kerja komite dengan kementerian terkait.

“Nanti kalau saya ketemu presiden pada momen yang tepat akan saya sampaikan. Kalau presiden sepakat, forum ini bisa bertemu dengan presiden beserta menteri terkait. Nanti disampaikan di sana, anggap aja sebagai rapat kabinet terbatas,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komite II Parlindungan Purba mengatakan terkait masalah danau, Komite II mengusulkan adanya pembentukan Badan Revitalisasi Danau.

Badan tersebut akan memfokuskan pada konsep revitalisasi dan pengelolaan sesuai dengan kelestariannya, baik untuk danau yang rusak ataupun danau yang belum rusak.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas Deklarasi Limboto yang terdapat dalam Konferensi Danau Nusantara di Gorontalo 21-23 September 2017.

Nelson menginginkan agar danau-danau di Indonesia tidak rusak. Saat ini langkah pengelolaan kelestarian danau kurang maksimal karena hanya memfokuskan pada hilir, bukan pada aspek pencegahan.

Dia juga meminta adanya DAK khusus yang dialokasikan untuk pelestarian danau.

Oleh karena itu melalui DPD dirinya meminta agar isu pengelolaan dan pelestarian danau dibawa ke tingkat nasional untuk dirumuskan kebijakan pemerintah.