Demokrat Desak Polri Usut Jual Beli Pasal di DPR
Jumat, 18 November 2011 – 11:23 WIB

Demokrat Desak Polri Usut Jual Beli Pasal di DPR
Dijelaskan Ramadhan,t erhadap suatu tindakan yang masuk dalam ranah pidana sudah, barang tentu aparat penegak hukum langsung dapat mengusutnya. Beda kalau itu ranah politik. “Kalau politik berwacana ya enggak apa-apa. Tetapi kalau sudah menyangkut penegakan hukum tidak ada wacana,” lanjut bekas wartawan, itu.
Baca Juga:
Dia mengaku, belum pernah mengalami adanya pihak-pihak tertentu yang meminta dimasukkan pasal-pasal ke dalam suatu undang-undang. Kendati demikian, Ramadhan mengaku pernah mendengar adanya lembaga asing menitipkan pemikirannya kepada suatu Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“Misalnya begini, ada sebuah pemikiran yang masuk kita tidak bisa mengatakan bahwa ini titipan dari lembaga X atau apa begitu. Misalnya begini, kami mendengar bahwa LSM tertentu asing menitipkan pemikiran tertentu lewat LSM tertentu itu saya mendengar. Tetapi bagaimana kita membuktikan, bagaimana orang membuktikan pemikiran ini berasal dari titipan asing, atau pihak luar, enggak bisa itu,” ujarnya.
Ramadan khawatir dengan adanya informasi seperti itu. Bahkan Ramadhan mengibaratkan negara ini sudah seperti negeri mafia.
Menurut dia, istilah jual beli pasal, mengerikan.
JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ramadan Pohan mendesak Mabes Polri mengusut proses jual beli pasal dalam pembuatan undang-undang di DPR
BERITA TERKAIT
- Pembekalan CPNS Setjen MPR, Sekjen Siti Fauziah Tanamkan Pentingnya Adaptasi Teknologi
- Selidiki Aduan Soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Bareskrim Polri Telah Periksa 26 Orang Saksi
- Wamenkumham Bicara soal RUU KUHAP dalam Ranah Penegakan Hukum
- PPPK Berbinar Lihat Saldo Rekeningnya 'Gendut', Pak Topo: Terima Kasih, Presiden Prabowo
- Pegadaian Beri Reward Umrah Bagi Para Agen Hebat
- Mengenal Pola Hidup Sehat Bhikkhu Thudong, Selepas Tengah Hari Hanya Konsumsi Minuman