Demokrat Minta soal RI-Malaysia Tak Diinterpelasi

JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat meminta anggota dewan tidak menggulirkan hak interpelasi (bertanya) soal insiden perbatasan Indonesia-Malaysia ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut anggota Fraksi Demokrat, Max Sopacua, interpelasi harus memiliki substansi yang tepat, tidak serta-merta tanpa data yang akurat. Karena itu katanya, forum rapat Komisi I DPR RI dengan Menlu dan Dubes Da'i Bachtiar hari ini, adalah dalam rangka mencari dan mengumpulkan data-data kasus pelanggaran perbatasan tersebut.

"Rapat kerja dengan Menlu kali ini juga dalam rangka mencari data-data tersebut. Jadi, kita klarifikasi dulu kepada pihak yang berwenang. Kita panggil, kita lihat kelemahannya di mana. Kalau buru-buru interpelasi, nanti masuk ke wilayah suka dan tidak suka," kata Max, di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8).

Lebih lanjut Max mengatakan, insiden perbatasan itu harus dilihat dari tiga aspek, yakni diplomasi, komitmen negara-negara ASEAN, serta masalah kedaulatan. "Soal pelepasan dan pemulangan nelayan Malaysia dari wilayah NKRI, itu komitmen negara-negara ASEAN. Sebaliknya nelayan kita juga banyak yang dipulangkan Vietnam," katanya.

Demikian juga halnya dengan pemulangan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kepulauan Riau, itu disebut Max juga sebagai (bagian dari) diplomasi. "Soal perbatasan Indonesia dan Malaysia yang belum selesai, itu soal kedaulatan. Dan kita tentu tidak akan mundur dari prinsip," kata Max yang juga anggota Komisi I DPR itu.