Desak Ada Perjanjian RI-Malaysia Mengacu CMW

JAKARTA – Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwono mendesak pemerintah RI untuk segera membuat perjanjian bilateral dengan Malaysia, guna melindungi para pekerja RI yang ada di negeri Jiran itu.

Dikatakan, terlalu sempit jika antara RI dengan Malaysia hanya membuat semacam MoU yang hanya mengatur tentang pembantu rumah tangga (PRT). Perjanjian bilateral itu, lanjutnya, harus mengacu pada ketentuan Convention Migrant Workers (CMW). Alasannya, jika CMW yang menjadi acuan, maka para TKI yang tanpa dokumen resmi pun tetap bisa dilindungi.

“Karena CMW juga mengatur perlindungan pekerja ilegal. Kita bisa katakan kepada Malaysia, jika anda masih menampung tenaga kerja ilegal, maka harus diperlakukan secara baik. Karena TKI rentan didzolimi. Berbeda dengan orang Malaysia yang bekerja di sini, mereka punya status sosial yang tinggi,” ujar Hikmahanto Juwono saat hadir sebagai pembicara di diskusi bertema "Nasib TKI dan Diplomasi Setengah Hati" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/8).

Langkah kedua yang harus dilakukan pemerintah RI, lanjutnya, adalah memberikan pendampingan jika ada WNI, khususnya TKI, yang sedang terkena masalah hukum di luar negeri.