JPNN.com 
Dewan Desak Bupati Sleman Setop Pembangunan Hotel dan Mal
Mantan wakil rakyat di DPRD Sleman ini beralasan, langkah moratorium merupakan yang paling tepat. Sebab, sampai saat ini, Pemkab Sleman belum mengantongi perda yang mengatur bangunan. Di antaranya, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Strata Title.
”Itu mutlak dimiliki terlebih dahulu,” saran salah satu pengambil formulir calon bupati Sleman.
Master hukum ini mengatakan, masalah lain mengenai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Seharusnya, Slemab membentuk Komisi Amdal terlebih dahulu sebelum memberikan izin.
”Selama ini masih bergantung di provinsi,” katanya.
Tak hanya moratorium, Komisi A DPRD DIJ juga telah merumuskan rencana untuk membentuk tim audit perizinan pembangunan apartemen, hotel, dan bangunan besar lain di DIJ. Tim akan mengaudit perizinan yang telah dikeluarkan, apakah sesuai prosedur atau tidak.
”Kami akan coba masuk dengan melibatkan semua pihak,” sambung Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto.
Salah seorang pendamping warga Karangwuni Aji Kusumo yang pernah ditahan gara-gara menyobek spanduk Apartemen Uttara mengaku, sampai saat ini pembangunan Apartemen Uttara terus berjalan. Bahkan tata aturan pembangunan seperti izin dan hal-hal lain sengaja ditabrak.
”Warga sekarang resah dengan pembangunan yang sampai pukul 10 malam,” katanya.(eri/laz/ong/jpnn)
JOGJA – Konflik sosial yang terjadi di Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, mendapatkan tanggapan serius Komisi A DPRD DIJ. Alat kelengkapan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 2.050 Karung Bawang Merah Diselundupkan dari Malaysia ke Bengkalis, Lihat
- 9 Dari 1.497 Jemaah Calon Haji Asal Semarang Batal Berangkat
- Dukung Asta Cita, Pemprov Sumsel Selaraskan Program 3 Juta Rumah dengan Visi Misi HDCU
- Bali Tolak Ormas GRIB Hercules, Kalimat Giri Prasta Tegas
- Identitas 12 Korban Tewas Akibat Kecelakaan Maut Bus ALS
- Kronologi Mobil Nissan Tabrakan Beruntun di Bandung, Pelajar Tewas setelah Terseret 80 Meter
.jpeg)
