Di PAW MPR Ibnu Mahmud, Bamsoet Ungkap Vaksinasi Ideologi Banyak Hadapi Tantangan

"Sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi gelap dari masa lalu terancam dihukum mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, sebuah bangsa yang tidak bisa melihat sisi-sisi terang dari masa lalu tidak memiliki jangkar untuk menambatkan visi ke depan," paparnya.

Bamsoet mengakui, amendemen UUD 1945 di awal era reformasi membuat MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, meski masih mempunyai kewenangan tertinggi.

“Seperti mengamendemen UUD, melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD 1945," sebutnya.

Bamsoet mengatakan, diskursus amendemen terbatas untuk menghadirkan PPHN yang banyak “dipelintir” dan "digoreng" sebagai upaya perubahan periodesasi presiden menjadi 3 kali atau kecurigaan lainnya yang tidak masuk akal menunjukkan bangsa ini memiliki beragam pikiran dan pendapat.

“Sebagai rumah kebangsaan, MPR sangat terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan saran maupun kritik. Saya yakin dan percaya, semua yang disampaikan ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa agar Indonesia maju dan tumbuh," ujar Bamsoet.

Dia menekankan, visi kebangsaan harus diperjuangkan dan sarana untuk memperjuangkannya melalui pembangunan.

Hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan pedoman atau haluan.

Tujuannya agar seluruh pemangku kepentingan mempunyai persepsi dan perspektif yang sama.