Didemo Ribuan Honorer Nakes & Non-nakes, Bupati Garut Akhirnya Menyerah

jpnn.com, GARUT - Ribuan honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes demo di gedung DPRD dan kantor bupati Garut.
Mereka mendorong bupati Garut segera menandatangani afirmasi dan penambahan kuota pegawa pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk honorer nakes dan non-nakes.
Menurut Ketua Forum Komunikasi Honorer Nakes & Non-nakes (FKHN) Kabupaten Garut Emul Mulyana, mereka terpaksa turun ke jalan karena melihat ada diskriminasi pemerintah terhadap honorer.
Sesuai pemetaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah nakes yang diangkat PPPK tahun ini seharusnya sekitar 1.748 orang. Sementara, kuota yang disiapkan Kabupaten Garut hanya 100 orang.
"Kalau hanya 100, lantas yang 1.648 mau dimatikan?," kata Emul Mulyana kepada JPNN.com, Senin (4/7).
Selain menuntut tambahan formasi, FKHN juga mendesak adanga afirmasi dalam seleksi PPPK 2022.
Memang, kata Emul Mulyana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah menyatakan akan ada regulasi terkait afirmasi untuk honorer nakes dalam seleksi PPPK tahun ini.
Namun, kata dia, sampai saat ini belum ada tanda-tanda kapan PermenPAN-RB untuk nakes itu diterbitkan.
Ribuan honorer nakes dan non-nakes berdemo besar-besaran di DPRD serta Kantor Bupati, akhirnya bupati menyerah
- Soal Jadwal Pengangkatan CPNS & PPPK 2024, Pak Alim Sanjaya Beri Penjelasan Begini
- Sudah Ada yang Masuk Daftar Hitam, Tak Bisa Daftar CPNS & PPPK
- Pelantikan CPNS dan PPPK 2024 Tertunda, Ternyata Inilah Kendalanya
- 2 Kabar Gembira untuk CPNS dan PPPK 2024
- Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu atau Ikut Seleksi CPNS
- Khusus Honorer Ini Tetap Bekerja Meski Gagal PPPK 2024, Alhamdulillah