Digodok, Pembina Pegawai Bukan Pejabat Politik

JAKARTA -- Kementerian PAN&RB akan membahas penempatan pejabat pembina kepegawaian. Menurut Menneg PAN&RB EE Mangindaan, ada usulan dari kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar pejabat pembina kepegawaian tidak diserahkan kepada pejabat politik melainkan pejabat karir. Hal ini untuk menghindari intervensi politik dalam penempatan pegawai.

"Selama ini sering terjadi missmatch dalam penempatan pegawai. Pegawai ditempatkan bukan berdasarkan kesesuaian antara bidang kerja dengan keahlian aparaturnya, tetapi seringkali berdasarkan suka atau tidak suka," ungkap Mangindaan dalam raker dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Senayan, Rabu (21/7).

Intervensi politik dalam penempatan pegawai, terangnya, seharusnya tidak terjadi bila para pejabat berwenang konsisten melaksanakan undang-undang yang berlaku. Sebab, mekanisme penempatan pegawai dalam jabatan, baik fungsional maupun struktural sudah diatur. "Prinsip penempatan dalam jabatan adalah berbasis kompetensi," cetusnya.

Adapun pengaturan dan prosedur penempatan jabatan antara lain  dilakukan inventarisir calon pemegang jabatan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan jabatan, para calon dinilai oleh Baperjakat/TPA untuk menetapkan tiga calon pemegang jabatan. Kemudian pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang memilih dan menetapkan satu diantara ketiga calon dari yang direkomendasikan Baperjakat/TPA.