Dirjen Dukcapil Minta Maaf atas Gangguan Layanan FR, Ini yang Terjadi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (D?irjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan permintaan maaf atas gangguan layanan pada teknologi face recognition (FR).
Ditjen Dukcapil menerima keluhan dari beberapa lembaga pengguna mengenai terjadinya perlambatan atau timeout pada layanan teknologi pemindai wajah tersebut sejak Senin (20/20.
"Sejak 1 Februari yang lalu Ditjen Dukcapil telah membebaskan jumlah kuota akses face recognition untuk melayani lembaga pengguna dapat memaksimalkan pelayanannya," kata Zudan di Jakarta, Selasa (21/2).
Menurut Zudan, pemanfaatan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menggunakan fasilitas face recognition saat ini sedang digencarkan.
?Namun, sejak kuota akses tidak dibatasi dan pemanfaatan penggunaan IKD memingkat, terjadi kenaikan traffic penggunaan akses FR sampai 50 persen sehingga terjadi overload.
Akibat overload tersebut, akses terhadap data FR mengalami gangguan sejak Senin (20/2) siang.
"Kami terus berupaya melakukan perbaikan dan memberikan pelayanan terbaik yang kami mampu kepada lembaga pengguna dengan keterbatasan infrastruktur yang dimiliki Dukcapil," jelasnya.
Zudan juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan menghimbau kepada lembaga pengguna untuk menggunakan kuota akses dengan bijak, cermat, dan selektif.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh minta maaf atas gangguan pelayanan face recognition (FR) sejak Senin. Ini masalahnya.
- BSKDN Kemendagri & Taspen Life Teken Komitmen Perlindungan Sosial bagi ASN
- Banyak NIP CPNS & PPPK 2024 Terbit, SK Malah Minim, BKN Siapkan Fitur Baru
- Safrizal ZA Sebut Rumah Layak Hunian Tingkatkan IPM dan Menggerakkan Ekonomi
- Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Berjalan Transparan
- Ini Penjelasan Wamendagri Ribka Soal Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kemendagri Beber Alasan Penunjukan Balikpapan Jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Otda 2025