Ditjen Pajak Aktifkan Sarana Pengaduan

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membuka peluang kepada pejabat atau pegawainya yang ingin menjadi whistle blower (pembongkar kasus). Laporan pelanggaran itu bisa dilakukan bila para pejabat dan pegawai di lingkungan Ditjen Pajak melihat atau mengetahui tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat lainnya.

Direktur Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo, mengatakan, laporan bisa disampaikan ke Unit Kepatuhan Internal Ditjen Pajak, yakni ke Direktorat Kepatuhan internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA).

"Informasi ini juga ditujukan kepada masyarakat luas yang melihat atau mengetahui adanya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh jajarannya di instansi Ditjen Pajak. Masyarakat juga bisa menyampaikan keluhan atau rasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan pejabat atau pegawai di lingkungan Ditjen Pajak," kata Tjiptardjo dalam siaran persnya yang diterima JPNN, Jumat (22/10).

Dia mengatakan, adanya aturan pelaporan itu karena sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.103/PMK.09/2010 tentang tata cara pengelolaaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (whistle Blowing) yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aturan itu sebenarnya sudah mulai berlaku 19 Mei 2010.