DPD Dorong Percepatan Pembangunan Perumahan

Di antaranya adalah adanya tambahan kuota rumah subsidi melalui skema subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 130 ribu unit. Membuka akses kredit perumahan kepada seluruh segmen. Karena selama pandemi, perbankan sangat selektif dan membatasi konsumen rumah MBR hanya untuk ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN dan karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap. Sementara untuk karyawan informal tidak ada yang memperhatikan.

“Selain itu, pemerintah juga harus mengembalikan definisi MBR ke gaji pokok dan bukan lagi take home pay agar bisa direalisasikan di seluruh Indonesia," katanya. 

DPP REI juga meminta penundaan angsuran MBR selama masa pandemi Covid-19, yaitu selama enam bulan, serta mendorong segera terealisasinya program tabungan perumahan rakyat atau Tapera untuk pembangunan rumah ASN bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono menyatakan pemerintah telah menetapkan target pembangunan hunian di 2021. Untuk pembangunan rusun misalnya, ditarget mencapai 8.283 unit dengan anggaran Rp 4,16 triliun.

Rusun tersebut tersebar di wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat serta Papua dan beberapa wilayah lainnya.

“Untuk pembangunan rumah umum dan komersial tahun depan ditarget mencapai 40 ribu unit dengan anggaran Rp 410 miliar, bantuan rumah swadaya  sebanyak 114.900 unit yang tersebar di 33 provinsi dengan anggaran Rp 2,51 triliun,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan rumah khusus juga ditarget mencapai 2.423 unit dengan anggaran Rp 610 miliar. Pembangunan rumah khusus ini di antaranya berada  di kawasan perbatasan seperti di Kabupaten Banjar Baru, Kabupaten Morowali, Kabupaten Konawe Selatan dan kawasan terdampak bencana. Terkait target penyerapan bantuan pembiayaan perumahan 2021, Basuki menyatakan mencapai Rp 21,6 triliun.

Perinciannya melalui program FLPP Rp 16,6 triliun dengan jumlah unit 157,500 unit, SBUM Rp 600 miliar dengan jumlah hunian sebanyak 157.500 unit dan  BP2BT sebesar Rp 1,6 triliun dengan jumlah 54,566 unit.