DPR Tiarap, Kunker ke Belanda Rontok

Rombongan tersebut rencananya berangkat bersama Bappenas, Kemendagri, dan BPK. "Ada laporan dari Sekjen, dua pihak eksekutif, yakni Bappenas dan Kemendagri, tidak berangkat. Jadi, tinggal BPK. Ketika kami (BAKN) batal, saya tidak yakin mereka akan berangkat," jelas Shohibul.

Dia menambahkan, agenda ke Belanda tersebut merupakan program yang waktu pelaksanaannya tidak bisa diundur. Dengan adanya pembatalan itu, program tersebut otomatis hangus. "Proyeknya harus berakhir dan Desember mereka bikin report," ungkapnya. Shohibul berharap ADB, terutama pemerintah Belanda, bisa mempertimbangkan konteks Indonesia yang tengah menghadapi rentetan bencana dan ketatnya kontrol sosial. (pri/c5)