DPS Dirilis, Panwascam Belum Dilantik

Demikian juga dengan tahapan berikutnya, yakni tahapan pencalonan. Bagian ini juga memiliki potensi kecurangan dan pelanggaran yang cukup serius. Misalnya ijazah palsu dan daftar dukungan fiktif dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

"Itu semua tugas penawas lapangan. Tapi kalau sampai sekarang belum dilantik, ya mereka tidak bisa melakukan pengawasan,"  kata Aminah lagi.

Aminah mengakui, kasus ini juga terjadi di Panwaslu di seluruh kabupaten/kota se-Kepri. Sebab, dari hasil hearing dengan DPRD Provinsi Kepri beberapa waktu lalu, anggaran untuk Panwaslu kabupaten/kota memang tidak masuk dalam APBD Provinsi Kepri 2010.

Namun, tugas Panwaslu Kota Batam dinilai jauh lebih berat dibandingkan dengan daerah lain. Sebab, selain memilki karakter politik yang lebih kuat, sekitar 60 persen pemilih dalam Pemilu Kada Kepri 2010 ini juga tinggal di Batam. "Sehingga potensi pelanggaran di Batam juga semakin besar," ujar Aminah.