Dukung Jokowi, 9 dari 11 Kepala Daerah Langgar Aturan
Sabtu, 03 November 2018 – 08:45 WIB

Rapat pleno Bawaslu Riau bersama Sentra Gakkum digelar Jumat (2/11). Hasilnya 9 kepala daerah dinyatakan melanggar aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Foto: ist - jawapos.com
Keputusan tidak terpenuhinya unsur pidana Pemilu tersebut, diambil Bawaslu berada rapat bersama Sentra Gakkumdu Riau. Sedangkan keputusan melanggar peraturan perundang-undangan, diambil setelah rapat selesai. "Putusan ini direkomendasikan ke Mendagri RI untuk diberi sanksi," tegasnya.
Sebelum mengambil keputusan, Bawaslu Riau telah melakukan serangkaian pemeriksaan. Mulai dari meminta keterangan Ketua KPU Riau Nurhamin, panitia deklarasi Projo Riau, sembilan kepala daerah di Riau hingga pendapat ahli. Baik ahli pidana maupun ahli tata negara.
"Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan tersebut, Bawaslu Riau menindaklanjuti dengan menggelar Rapat Sentra Gakkumdu II," bebernya. (ica/jpc)
Bawaslu merekomendasikan putusan soal sembilan kepala daerah ini ke Mendagri untuk diberi sanksi.
Redaktur & Reporter : Adek
BERITA TERKAIT
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi