EAPVP Forum Meeting : Indonesia Menolak untuk Didikte

EAPVP Forum Meeting : Indonesia Menolak untuk Didikte
Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian, Erizal Jamal dalam pertemuan EAPVP Forum Meeting di Manila, Filipina. Foto: Humas Kementan

jpnn.com, MANILA - Pertemuan East Asia Plant Variety Protection (EAPVP) Forum ke-11 di Manila, Filipina pada Rabu (1/8), difokuskan pada peningkatan implementasi sistem PVT di setiap Negara anggota yang sejalan dengan akta International Union for the Protection of New Varieties of Plant (UPOV) 1991.

Hal ini ditujukan guna mendapatkan kesetaraan dasar hukum dan sistem yang seragam diantara sesama anggota forum. Indonesia melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian, Erizal Jamal dalam pertemuan tersebut secara umum menolak untuk didikte terkait dengan keanggotaannya di UPOV.

Erizal selaku perwakilan delegasi Indonesia mengemukakan beberapa hal terkait dengan aksesi Indonesia terhadap UPOV yaitu, pertama, setiap Negara anggota seharusnya memperkuat terlebih dahulu industri perbenihan di dalam negeri sebelum mengaksesi UPOV sehingga akan terjadi kompetisi yang adil antara pelaku usaha / pemulia dalam negeri dengan pemulia dari luar negeri.

Kedua, adanya sistem pengelolaan sumber daya genetik dan access and benefit sharing yang efektif sehingga negara tidak akan mengalami kehilangan SDG dan kesetaraan benefit bagi kedua belah pihak baik pengguna maupun pemilik SDG.

“Terjadi perdebatan yang cukup alot dari beberapa Negara yang merasa tidak diberi informasi yang cukup terkait dua dokumen utama, yaitu dokumen _Rule of Procedure of EAPVP Forum_ serta 10 Year Draft Strategic Plant of the Forum, namum perdebatan diakhiri dengan persetujuan seluruh pihak untuk mengadopsi sementara draft dokumen yang ada, “ jelas Erizal.

Dalam forum tersebut, setiap Negara diberikan kesempatan untuk memberikan komentar dalam kurun waktu 6 bulan.

Jika terdapat revisi maka dokumen akan disebarkan kepada seluruh anggota Forum sebelum akhirnya disahkan sebagai dokumen revisi.

“Indonesia akan menentukan sikap secara berdaulat dan akan lakukan diskusi intensif di dalam negeri, untuk penyempurnaan regulasi tentang benih dan SDG, penguatan industri benih dalam negeri, pengelolaan SDG serta penguatan sistem PVT itu sendiri, untuk menjamin ketersediaan varietas unggul yang makin beragam bagi petani dalam negeri,” kata Erizal.

Dalam pertemuan EAPVP Forum ke-11 di Manila, Indonenesia menolak untuk didikte terkait keanggotaannya di UPOV.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News