Effendi Simbolon Kritik Rencana Musra Pendukung Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Effendi Muara Sakti Simbolon mengkritik rencana pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar musyawarah rakyat (musra) untuk menentukan tokoh yang didukung pada Pilpres 2024.
Menurut Effendi, agenda musra terkesan mengeksklusifkan Jokowi hanya milik para pendukung saja. Oleh karena itu, dia berharap agenda musra dibatalkan karena berimbas negatif kepada Jokowi.
"Jangan dieksklusifikan, jangan di-musra-kan, itu ciri-ciri kalian mau mengarahkan (Jokowi, red) ke jurang," kata Effendi dalam diskusi Total Politik di Jakarta, Minggu (7/8).
Dia mengatakan bahwa Jokowi sebenarnya merupakan tokoh yang mewakili semua anak bangsa, sehingga tidak elok mempersempit rasa kepemilikan hanya ke pendukungnya saja.
"Biarkan dia dimiliki seluruh komponen bangsa. Yang tidak suka dia pasti ada respect-nya,” ungkap anggota Komisi I DPR, itu.
Menurut Effendi, PDI Perjuangan sebagai partai pendukung Jokowi saja tidak mau mengeklaim sebagai pemilik tunggal mantan gubernur DKI Jakarta dan wali kota Surakarta, itu.
Dia menjelaskan hal itu terbukti dengan sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang tidak pernah menghalangi Jokowi hadir ke acara partai politik lain di tanah air.
"Kadang dia (Jokowi, red) pakai jaket kuning, kadang dia (Jokowi, red) pakai jaket biru, kadang dia pakai jaket hijau. Bisa dihitung jari berapa kali dia (Jokowi, red) pakai jaket merah," ungkap Effendi Simbolon.
Effendi Simbolon menilai agenda musra terkesan mengeksklusifkan Jokowi hanya milik para pendukung saja.
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi