Ekonom Beberkan Empat Risiko Penerapan PPN Sembako
Bahkan, lanjutnya, biaya administrasi pemungutannya menjadi mahal karena sembako termasuk barang yang rantai pasokannya panjang.
"Serta berkaitan dengan sektor informal di pertanian," beber Bhima.
3. Timbulnya risiko barang ilegal
Bhima menambahkan tanpa tarif PPN yang sesuai akan banyak barang ilegal beredar di pasar.
"Sebagai perbandingan kasus kenaikan cukai rokok 2020 mengakibatkan peredaran rokok ilegal naik. Apalagi sembako, sulit mengendalikan pengawasan pajaknya," katanya.
4. kontraproduktif
Bhima juga mengatakan PPN sembako bertentangan dengan terhadap upaya untuk pemulihan ekonomi, karena kenaikan PPN dibarengi oleh rencana pencabutan subsidi lainnya.
"Subsidi listrik, pengurangan bansos," ujar dia.
Dia menyadari saat ini pemerintah sedang mengalami tekanan terburuk dalam rasio pajak sejak tax amnesty 2016 lalu.
Saat ini rasio pajak turun tajam dari 8,3 persen pada 2020 diperkirakan menjadi 8,1 persen di 2021.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan perluasan objek pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke bahan pangan akan berisiko.
- Bantu Korban Banjir Bandang di Luwu, PTPN Salurkan 5,5 Ton Sembako
- Begini Cara ASDP Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Lampung Selatan
- Soroti Kemiskinan di Negara Islam, Indonesia Desak OKI Ambil Tindakan
- Gelombang Tinggi, Kapal Pengangkut Sembako Tenggelam di Perairan Pulau Rangsang
- Festival Ramadan HaloZakat 1445 Sukses, Heris: Bantu Mengentaskan Kemiskinan
- Lewat Program Mandiri Pangan, Pj Gubernur Sumsel Klaim Angka Kemiskinan Menurun Drastis