Enggan Mengusulkan Formasi PPPK, Pemda Mulai Didekati Perusahaan Outsourcing
jpnn.com, JAKARTA - Kabar tak sedap datang dari Ketua Tenaga Kependidikan Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Sutrisno.
Dari laporan yang diterimanya, terungkap banyak daerah enggan mengajukan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik untuk 2022 maupun 2023.
Dia menyebutkan para honorer tendik sudah berusaha mendekati pemda. Tujuannya agar masing-masing daerah mengakomodasi honorer tendik.
Namun, laporan yang diterimanya ternyata banyak daerah tidak mengajukan formasi sampai 2023.
"Sudah didekati, tetapi ternyata informasi dari teman-teman di daerah, hampir sebagian besar daerah belum mau mengusulkan di tahun 2023," kata Sutrisno kepada JPNN.com, Jumat (29/7).
Dia menilai pemda seolah-olah ingin menggiring honorer untuk outsourcing, padahal belum ada regulasi dari pusat.
Hal itu sebagai imbas dari SE MenPAN-RB tentang Penataan Status Pegawai Non-ASN di Instansi Pusat dan Daerah
Sutrisno mengungkapkan sejak ada edaran tersebut, ternyata sudah ada pihak swasta yang bergerak pada penyediaan jasa layanan mulai melobi pemda.
Ketua Forum Honorer Tendik mengungkapkan fakta mulai ada perusahaan jasa outsourcing mendekati Pemda.
- Calon PPPK 2023 Teken Perjanjian Kerja, Bakal Dievaluasi Tiap Tahun
- Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK: Menteri Anas Sampai Meminta Jemput Bola, Oh
- HKN 2024, Pj Gubernur Sulsel Serahkan 2.341 SK PPPK
- Pemkab Kubu Raya Buka Penerimaan 465 PPPK dan 35 CPNS 2024
- Bea Cukai Dorong Ekspor UMKM Lewat Kolaborasi dengan Pemda
- Banyak Honorer Membolos, Bagaimana Nanti jadi PPPK?