Feri Amsari: Selama GBHN Digunakan Tak Ada Pembangunan Berkelanjutan

Kemudian pada pertemuan dengan mahasiswa secara virtual bulan lalu, Bamsoet juga menyampaikan PPHN penting untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Terkait pendapat Bamsoet itu, Feri menerangkan GBHN telah berganti format menjadi Undang-Undang Nomor 25/2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Undang-undang No. 25 ini penting menciptakan pembangunan yang berkelanjutan," ucap Feri yang juga menjabat Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Akan tetapi, UU itu juga tidak menjamin pembangunan dapat berkesinambungan jika tidak ada kehendak politik para penguasa untuk meneruskan kebijakan dan program-program yang tidak sesuai dengan kepentingan kelompoknya, meski itu bermanfaat bagi rakyat.

"Kepentingan politik sangat egois sehingga walaupun kampanye presiden, calon-calon presiden, kepala daerah, anggota legislatif menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, tetapi faktanya begitu sudah menjabat tidak ada proses pengawasan agar betul-betul proses pembangunan sesuai dengan undang-undang (No.25/2014) ini," katanya.

Karena itu, persoalan pembangunan tidak berkelanjutan bukan karena tidak adanya GBHN atau PPHN.

Feri berpendapat kondisi itu terjadi karena tidak ada pengawasan dan penegakan terhadap UU Nomor 25/2014 dan lemahnya kehendak politik dari para penguasa.(Antara/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: