Fokus Perbaiki Ekonomi, Bukan Menyalahkan Tembakau Penyebab Kemiskinan

"Ketika tidak ada kebijakan yang bisa mengerek pendapatan masyarakat untuk naik, maka tentu saja makin tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan minimal. Jadi ketika pendapatan tidak naik, kemudian dibareng kenaikan harga pokok, dan terjadi penyempitan lapangan pekerjaan formal, ini tentu saja akan mendorong kelompok rentan miskin masuk ke kemiskinan, jadi tidak ada faktor tunggal misal disebabkan rokok semata, jika seperti itu analisanya tidak lengkap dan jadi misleading," tegasnya.

Untuk itu, ketimbang menyalahkan salah satu pihak dimana ujungnya industri dirugikan, akan lebih baik pemerintah fokus  menciptakan lapangan pekerjaan di sektor formal. Selama tidak ada ketersediaan lapangan kerja yang memadai, ya pasti akan berdampak ke meningkatnya angka kemiskinan.

‎Adapun soal pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa ketika industri rokok tetap tumbuh dan justru itu sinyal lampu merah, Enny menilai bahwa tidak bisa salah satu faktor disalahkan terus menerus karena semua saling berkorelasi. Ketika industri tembakau tumbuh, kontribusi ekonomi ke negara melalui cukai dan pajak juga tinggi.
 
"Kan ada variabel saling berkaitan misalnya cukai rokok juga tidak hanya penerimaan negara saja tapi mengakomodasi kesehatan. Memang banyak multi target tapi tidak bisa menyalahkan satu kebijakan," tegasnya.

Sementara, Pengamat Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengingatkan, bahwa dalam setiap pembahasan dengan tembakau, tidak bisa berdiri sendiri atau mengedepankan kepentingan lembaga sendiri karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Tatkala kita bicara mengenai industri rokok maka kita harus melihatnya secara holistik dan multi aspek. Dalam industri ada entitas yang terdiri dari buruh/pegawainya, sebagai suatu hal yang tak dapat kita abaikan," kata Susaningtyas Nefo Handayani yang karib disapa Nuning.

Ia mengingatkan, bila dilakukan pengetatan regulasi secara berlebihan, hingga berujung penutupan atas industri rokok maka akan bertambah jumlah pengangguran eks buruh/pegawai Rokok sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan.

"Hal ini tentu dapat memicu kerawanan sosial, sangat mudah menjadi obyek proxy. Kemarahan massa mudah disulut sehingga mengganggu keamanan bahkan pertahanan negara," ujar Nuning. (jpnn)