Forum Sekjen Pro Demokrasi Tolak PT 7 Persen
"Karena pemilik suara yang lebih banyak justru bisa gugur oleh mereka yang dapat suara sedikit di daerah itu hanya karena partainya secara nasional digugurkan oleh aturan PT yang tidak masuk akal itu," ungkap Pasek.
Sementara Priyo Budi menekankan pada potensi risiko jumlah suara pemilih yang hilang.
Menurut dia, tentu akan menjadi kegelisahan bersama tentang besarnya kemungkinan suara pemilih yang hangus.
"Kami merasa wajib hadir menjadi penyeimbang informasi ke masyarakat bahwa risiko (hangusnya puluhan juta suara) itu nyata adanya," ungkapnya.
Sementara, Afriansyah Ferry Noor mengungkapkan fakta bahwa kondisi yang relatif sama dihadapi 2009, 2014 dan 2014.
"Ya berproses di MK (lagi), tetapi apa akan terus menerus buang-buang energi seperti ini setiap lima tahun hanya untuk melawan arogansi dan hasrat berkuasa yang berlebihan ini?” kata dia.
Raja Juli menambahkan sejatinya baik usulan parliamentary threshold dan atau presidential threshold yang diajukan merupakan ancaman nyata terhadap demokrasi. "Sudah banyak suara negatif masuk dari daerah-daerah. Masyarakat luas harus segera disadarkan," kata dia.
“Ini nyata-nyata kita semua kecolongan. Enggak jelas kapan kajian akademis, kapan diskusi pendahuluan eh tiba-tiba sudah menjadi prolegnas di DPR RI. Prioritas lagi, ketja kilat," kata Ahmad Rofiq.
Tujuh sekjen partai yakni dari Berkarya, PBB, Hanura, Garuda, Perindo, PSI dan PKPI menggelar pertemuan soal parliamentary threshold.
- Persiapan Pilkada 2024, PPP Siap Berkolaborasi dengan Parpol Lain
- Komisi II DPR RI Dorong Revisi UU Pemilu di Awal Periode 2024-2029
- Hubungan dengan Rizky Irmansyah Dituding Rekayasa, Nikita Mirzani Sebut Nama Prabowo
- PBMA Ajak Semua Pihak Patuhi Keputusan MK
- Soal Erick Thohir Langgar Aturan Pemilu Dimentahkan MK
- MK Sebut Tindakan Jokowi Bukan Pelanggaran Hukum, tetapi Tidak Etis