Ganjar Beri Catatan Penting Penegakan Hukum di Indonesia, Ada soal MK
jpnn.com, JAKARTA - Calon presiden di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo menyoroti lembaga-lembaga yang memiliki catatan buruk, contohnya penegakan hukum, korupsi, dan demokrasi.
Hal ini disampaikan saat Ganjar menjadi narasumber dalam acara saresehan nasional yang diadakan oleh Alumni Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/11).
Ganjar mengatakan kepercayaan publik perlu melibatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, seperti agamawan, ilmuan, budayawan, dan media.
"Ketika kewengan itu ada, dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpinnya yang kemudian membikin arusnya itu dibalik," kata Ganjar.
Ganjar mengaku perlunya perubahan regulasi agar mengembalikan kepercayaan publik tersebut.
Termasuk peran media agar muncul persepsi yang baik terhadap lembaga-lembaga negara.
"Ketika kegelisahaan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti di akomodasi, untuk kemudian membalikan situasi itu. Ketika regulasinya tidak mencukupi, ya dirubah regulasinya," jelas Ganjar.
Terkait skala dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan demokrasi, Ganjar memberikan penilaian 5 dari skala 1 hingga 10.
Calon presiden dalam Pilpres 2024 Ganjar Pranowo menyoroti lembaga-lembaga yang memiliki catatan buruk, contohnya penegakan hukum, korupsi, dan demokrasi.
- Ikatan Wartawan Hukum Gelar Kongres, Sosok Inilah Ketua Umum Barunya
- Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI
- Di Hadapan Hakim Konstitusi, Gerindra Sebut KPU Menggelembungkan Suara NasDem di Jabar
- Respons Sikap Kubu PKB, Hakim MK: Republik Kalau Orangnya Begini, Kacau Semua Nanti
- HBP ke-60, Ini Terobosan yang Diinginkan Menkumham
- Indonesia jadi Tuan Rumah SOMMLAT, Kemenkumham: Akan Ada Agenda Penting yang Dibahas