GAWAT: Politik Uang Marak Jelang Pemilihan

jpnn.com - MATARAM – Makin mendekati hari H pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember, disinyalir akan sangat rawan dengan praktek politik uang yang akan dilakukan pasangan calon (paslon) dan tim suksesnya.
Bawaslu dan jajaran perangkat dibawahnya akan fokus kepada kemungkinan mengantisipasi terkait dengan praktek uang itu.
“Seiring dengan makin dekat hari H, kami fokus bagi antisipasi ada politik uang ini,” kata Komisioner Bawaslu NTB, Bambang Kariono, kepada Radar Lombok (Grup JPNN.com) Selasa kemarin (1/12).
Dia tidak menepis, jika pihaknya di sejumlah daerah, misalnya di Lombok Tengah dan Kabupaten Bima sudah mengendus kemungkinan maraknya politik uang akan dilakukan paslon dan tim sukses pendukungnya.
Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari ketat persaingan di antara paslon yang bertarung dalam memperebutkan kursi orang nomor 1 dan nomor 2 di daerah masing-masing. Akibatnya, acap kali paslon dan tim sukses menghalalkan segala cara dalam meraih simpati publik terutama politik uang ini.
“Saat-saat ini memang menjadi waktu sangat rawan bagi kemungkinan praktek politik uang ini,” tandasnya.
Dia menambahkan, pihaknya akan mengerahkan seluruh kekuatan dibawah komando panitia pengawas pemilihan tersebut, mulai dari panitia pengawas TPS, PPL hingga panwascam di tingkat kecamatan.
“Mereka sudah kami perintahkan untuk peka dan terus memantau hingga kebawah, jika ada indikasi ke arah itu segera laporkan,” jelasnya.
MATARAM – Makin mendekati hari H pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember, disinyalir akan sangat rawan
- Beri Kuliah Program Doktor, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Keseimbangan Demokrasi dan Hukum
- Bawaslu RI Akan Dalami Dugaan Kecurangan PSU Pilkada Bengkulu Selatan
- Sekjen PKS Apresiasi Kepedulian Gubernur Kaltim pada Pendidikan
- Dukung Prabowo 2 Periode, Idrus Golkar Usul Pembentukan Koalisi Permanen
- Versi Pengamat, Prabowo Tak Merestui Mutasi Letjen Kunto Arief
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI