Golkar dan Gerindra Ingin Pemilu Serentak
Sabtu, 03 Desember 2011 – 17:46 WIB

Golkar dan Gerindra Ingin Pemilu Serentak
Menanggapi hal ini, pengamat politik Point Indonesia Karel Harto Susetyo mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara secara serentak bisa jadi merupakan salah satu solusi untuk membuat pemilu yang efisien dan efektif. Tahapannya, bisa menjadi dua yakni pemilu nasional dipisah dari pemilu lokal. Untuk pemilu nasional mencakup pemilihan presiden, DPR, dan DPD, dan dilakukan secara bersamaan. “Sementara dua tahun kemudian, baru kepala daerah dan DPRD. Dilakukan bersamaan juga,” katanya saat dihubungi.
Dengan begitu, lanjutnya, pemilih hanya dua kali memberikan suara dalam kurun waktu lima tahun. Cara ini pun dapat menjadi mekanisme untuk mengevaluasi pemilu. Artinya, jika rakyat memilih partai A di tingkat nasional dan kemudian ternyata partai tersebut tidak dapat menepati janjinya, maka pemilih dapat pindah ke partai lain pada pemilihan daerah. “Dalam posisi sepertin ini partai akan semakin takut dengan rakyat yang sejatinya pemegang kedaulatan negeri ini,” tandasnya.
Selain itu, lanjutnya, cara ini pun bisa meningkatkan akuntabilitas partai. Sehingga partai selalu dalam radar penilaian masyarakat. Memang, lanjutnya, tak dengan sendirinya cara ini akan meningkatkan kedaulatan masyarakat. Namun juga harus disertai dengan pendidikan politik yang baik, karena kualitas pemilih sangat menentukan. “Saya pikir cara ini juga cukup ampuh untuk menghindari jual beli suara. Dengan begtitu pemilu yang dihasilkan pun lebih kredibel dan diakui rakyat banyak,” pungkasnya. (dms)
JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyambut baik wacana pemilu serentak. Yaitu dengan menggabungkan pemilihan presiden, DPR, dan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026