Gubernur Kepri Diminta Surati Presiden

BATAM - Gubernur Kepulauan Riau, M Sani, diminta segera menindaklanjuti sikap pengusaha yang menolak implementasi UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di Kepri. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan Kepri, Harry Azhar Azis, saat berkunjung ke Batam, Minggu (9/10).

Menurut Harry, pemerintah bisa mengajukan permohonan ke pusat supaya implementasi undang-undang tersebut ditunda. "Gubernur bisa kirim surat ke Presiden RI mengajukan penundaan UU Mata Uang. Tentunya dengan alasan tertentu," kata Harry.

Politisi Golkar ini menyampaikan, surat tersebut bisa ditembuskan ke DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan BI Pusat. Menurut dia Kepri memiliki daya tawar yang tinggi untuk menunda penerapan UU Mata Uang, khususnya di wilayah perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK).

Bahkan, lanjut Harry, Kepri bisa mendapatkan perlakuan khusus. Artinya bisa saja UU tersebut tidak diterapkan di kawasan FTZ BBK atas kesepakatan dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonimoan dan Bank Indonesia Pusat. "Mungkin bisa diatur melalui PP," kata Harry.