JPNN.com 
Hakim Agung: Indonesia Perlu UU Hukum Perdata Internasional
Senin, 30 Januari 2023 – 16:32 WIB
Dokumentasi - Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) di Indonesia, Bayu Seto Wardjowahonk menjawab pertanyaan awak media di sela Sarasehan Jilid II "Penguatan Diplomasi Ekonomi melalui Pengembangan Hukum Perdata Internasional di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Kamis (20/2/2020). Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Tantangan utamanya, kata Tudiono, adalah determinasi bagaimana memproses RUU ini dikawal betul dari waktu ke waktu dengan target-nya supaya tepat (waktu) dan disiplin.
“Naskah Akademiknya harus selesai. Penyiapan konsepsi RUU-nya itu juga diselesaikan walaupun dalam pembahasan itu agak berat ya. Kemudian pembahasan antar-kementerian, target berikutnya harmonisasi," ujar Tudiono.(antara/jpnn)
Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Haswandi menilai Indonesia memerlukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (UU HPI) di tengah era globalisasi.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
BERITA TERKAIT
- Karyawan PT Polo Ralph Lauren Berdemonstrasi di Kantor MA, Nih Tuntutannya
- Rusak Muruah Hakim, Suhartono Dinilai Tak Layak Jadi Wakil Ketua MA
- PT BMI Ajukan PK ke MA dan Minta Eksekusi Lahan Ditunda
- Usut Kasus Mafia Hukum, KPK Periksa 2 Hakim Agung yang Menyidangkan Perkara KM50
- Usut Kasus Suap di MA, KPK Periksa 2 Hakim Agung
- Ajukan PK Kedua ke MA, Adelin Lis Minta Dibebaskan
