Haris Azhar dan Fatia Ditetapkan Tersangka, PRIMA: Preseden Buruk bagi Demokrasi Indonesia
“Segelintir orang super-power mengatur jalannya pemerintahan untuk kepentingan kelompoknya sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat biasa,” tukasnya.
Dia menyampaikan dugaan keterlibatan Menko Marves dalam operasi militer dan bisnis tambang di Papua ini patut ditelusuri lebih jauh oleh lembaga yang berwenang.
Sebab, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih seperti yang terus digembar gemborkan Presiden Joko Widodo, hal yang patut untuk dihindari adalah adanya konflik kepentingan antara pejabat negara dengan bisnis yang sedang digelutinya.
Beberapa waktu yang lalu, PRIMA juga melaporkan Menko Marves kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan dalam bisnis Tes PCR.
“Agenda mewujudkan masyarakat adil dan makmur tidak akan mungkin terwujud kalau pemerintahan tidak bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Agus Jabo.(fri/jpnn)
Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono menilai kriminalisasi terhadap Haris Azhar dan Fatia KontraS merupakan preseden buruk bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Pengamat Minta Elite Politik Meniru Prabowo untuk Jaga Kesejukan Berdemokrasi
- Ikut Sidang PHPU Pilpres 2024, Anies Harap MK Selamatkan Demokrasi
- APDI: Membuka Kotak Pandora SIREKAP Sebagai Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024
- Oposisi Dalam Demokrasi Pancasila
- Gelar Iftar dan Silaturahmi, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad Sampaikan Harapan Ini
- Gugat Hasil Pemilu meski Suara Jomplang, Ganjar-Mahfud Ingin Menyelamatkan Demokrasi