Hasil Sidang Kasus 65, Luhut: Orang Lain Tidak Bisa Dikte Indonesia!
jpnn.com - JAKARTA—Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menolak keras hasil dan rekomendasi dari keputusan final sidang Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag.
Sidang itu menyatakan Indonesia bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan HAM berat yang terjadi pada 1965-1966 dan diharuskan meminta maaf pada korban tragedi tersebut.
“Apa urusan dia. Dia kan bukan atasan kita. Indonesia punya sistem hukum sendiri. Saya tidak ingin orang lain mendikte bangsa ini. Bangsa ini bangsa besar,” tegas Luhut di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7).
Luhut mengatakan, Indonesia memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Karena itu, Luhut enggan mengomentari lebih jauh terkait hasil pengadilan rakyat tersebut.
“Enggak itu komentar saya. Beritahu mereka, saya keras mengenai itu,” pungkas purnawirawan Jenderal TNI tersebut. (flo/jpnn)
JAKARTA—Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menolak keras hasil dan rekomendasi dari keputusan final sidang Pengadilan Rakyat Internasional
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- La Ode Muhammad Rusman Emba Divonis 3 Tahun Penjara di Kasus Suap Dana PEN Muna
- Pemprov DKI Dukung Kerja Sama Indonesia-Jepang untuk Pembangunan Berkonsep TOD
- Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Buat Terobosan untuk Peningkatan PAD
- Lestari Moerdijat: Gaya Hidup Sehat Harus jadi Perhatian Bersama
- Bea Cukai Kudus Gerebek 2 Tempat Produksi Rokok Ilegal di Jepara dalam 1 Jam
- Menteri Anas Temui Mensesneg, Bahas Kemajuan Skenario Perpindahan ASN ke IKN