JPNN.com

HMI Ancam Gugat KPK, Begini Alasannya

Jumat, 04 Mei 2018 – 22:38 WIB HMI Ancam Gugat KPK, Begini Alasannya - JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengancam akan menggugat praperadilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI). HMI memberikan waktu bagi KPK selama dua hari untuk menindaklanjuti ancaman tersebut.

Ketua Umum HMI Badan Koordinasi (Badko) HMI Jabodetabeka-Banten Arief Wicaksana mengatakan pihaknya sudah menyiapkan seluruh berkas untuk mendaftarkan gugatan praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). KPK, kata dia, harus melanjutkan kasus suap cek pelawat itu hingga ke penyandang dananya.

“Kami meminta dalam waktu 2x24 jam KPK dapat mengusut penyandang dana atau bandar suap kasus cek pelawat. Jika tidak, maka kami pastikan akan mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Arief dalam keterangan yang diterima, Jumat (4/5).

Menurutnya, KPK harus berani mengungkap dan menangkap semua penyandang dana terhadap mantan DGS BI Miranda S Goeltom. Selain itu, KPK harus mengusut semua pihak di DPR yang menerima rasuah cek pelawat dari Miranda.

“Kami menuntut KPK untuk memberantas semua mafia hukum khususnya pada kasus suap cek pelawat ini. KPK juga harus berani mengungkap dan menangkap penyandang dana kasus suap ini," katanya.

Dia berharap agar KPK tidak selalu menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi yang kecil. Namun, KPK harus berani mengambil sikap tegas terhadap kasus pidana korupsi yang besar seperti kasus suap cek pelawat sebesar Rp 24 miliar itu.

"KPK memiliki kewajiban untuk mengusut tuntas kasus yang melibatkan banyak pejabat negara ini. Para anggota dewan diduga telah mendapatkan 480 buah cek pelawat dengan nilai Rp 24 miliar yang dibeli oleh Bank Artha Graha dari Bank Internasional Indonesia atas pesanan PT First Mujur Plantation dan Industry," kata dia.

Seperti diketahui, Miranda divonis bersalah dengan kekuatan hukum tetap oleh MA pada 25 April 2013 dengan pidana penjara selama tiga tahun.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...