Ini Kata KPU Soal #2019GantiPresiden
jpnn.com, JAKARTA - Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, penyelenggara pemilu selama ini melihat #2019GantiPresiden dan #Jokowiduaperiode sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat jelang Pilpres 2019.
Karena itu, sulit untuk dilarang jelang memasuki masa kampanye yang baru akan digelar 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang.
"#Jokowiduaperiode dengan #2019GantiPresiden itu nilainya sama, dalam pengertian itu bentuk partisipasi politik warga. Kami melihatnya sebagai kebebasan menyampaikan pandangan politik," ujar Wahyu di Jakarta, Kamis (30/8).
Meski demikian, Wahyu mengingatkan, aspirasi penting disampaikan sesuai aturan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Misalnya, memunculkan tagar yang sifatnya menghina atau melecehkan pihak tertentu.
"Ekspresi politik, kebebasan berpolitik juga harus patuh kepada hukum. Jadi, hukum penting menjadi landasan dalam menyampaikan pandangan politik," ucapnya.
Demikian juga jika ada pihak yang menggelar kegiatan berkaitan dengan tagar yang disosialisasikan, seperti gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah tempat, beberapa waktu lalu.
Wahyu mengingatkan harus mendapat izin terlebih dahulu dapat aparat kepolisian.
KPU mengingatkan ekspresi politik 2019 ganti presiden dan 2019 tetap Jokowi jangan sampai menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024
- Forum Umat Islam Sragen Imbau Semua Pihak Hormati Putusan MK dan KPU
- PDIP Menggugat KPU ke PTUN, Arief Poyuono Bakal Ajukan Gugatan Intervensi
- Ketua KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Calon Terpilih Pilpres 2024
- Ganjar-Mahfud Absen saat KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres
- Ekspresi Anies-Muhaimin saat Menghadiri Penetapan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024