Polri Bolehkan Gerakan #2019GantiPresiden, Tapi Ada Syarat
jpnn.com, JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan polisi sebenarnya tak melarang adanya deklarasi #GantiPresiden di sejumlah wilayah di Indonesia.
Namun, karena ada penolakan dari kelompok massa berbeda, polisi mengambil jalan tengah.
“Aksi #2019GantiPresiden ini kalau dia sendiri saja dan tidak ada kelompok lain yang menolak tidak masalah. Tetapi, menjadi masalah kalau dia deklarasi di satu kota dan ada kelompok yang bertolak belakang dengan dia,” kata Setyo, Kamis (30/8).
Dengan pembubaran oleh Polri, maka bisa meminimalisir potensi konflik.
Dia pun membantah tuduhan Polri hanya mendukung gerakan yang menolak #2019GantiPresiden. Menurut dia, pihak pro maupun kontra semuanya diimbau agar tidak anarkistis.
“Dua-duanya diimbau tidak melakukan aksi supaya tidak benturan. Di Karawang juga sudah diingatkan. Kalau terjadi benturan nanti polisi lagi yang disalahkan,” tegas dia:
Setyo mengatakan, pihaknya tak membubarkan aksi #2019TetapJokowi karena sejauh ini tak ada massa yang menolak gerakan tersebut.
“Sama dengan kegiatan konser untuk Lombok, ada yang nolak gak? Kalau enggak oke jalan, begitu ada yang nolak oh tunggu dulu, polisi melakukan penilaian dulu,” ujar dia. (cuy/jpnn)
Polri membantah tudingan yang menyebut hanya membela gerakan deklarasi 2019 Tetap Jokowi.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Ratusan Korban Investasi Bodong Berdemonstrasi di Mabes Polri, Nih Tuntutannya
- 4 Jenderal Polri & Wartawan Kompak Berbagi Kebaikan saat Ramadan
- Jenderal Sigit Buka Rakernis Gabungan 5 Divisi Satker Polri
- Demo di Mabes Polri, PB KAMI Minta Polisi Berantas Pembuat Oli Palsu Tanpa Pandang Bulu
- Tim Mabes Polri Pantau Langsung Pelaksanaan Pemilu di Kampar
- Kombes Rishian Diduga Tersandung Kasus Pemotongan Tunjangan Dana Pengamanan Pemilu