Ini Terobosan agar Archandra Bisa Cepat Berstatus WNI

Menurut informasi yang diterima, ArcHandra memang punya rumah keluarga di Padang. Hal tersebut pun diakui Hikmahanto bisa menjadi dasar keterangan domisili ArcHandra. Dengan begitu, dia tak mempunyai masalah jika memang harus diangkat lagi menjadi pejabat negara. 

’’Tidak ada peraturan bahwa pejabat negara harus menunggu berapa tahun setelah  naturalisasi,’’ ungkapnya.

Meski mengaku bahwa ArcHandra memang layak dijadikan menteri, namun Hikmahanto menganggap bahwa keputusan presiden untuk melakukan pemberhentian memang benar. Pasalnya, keputusan sebaliknya bisa menimbulkan dampak yang lebih besar. 

’’Kalau tak secepatnya diberhentikan, presiden bisa dibilang tidak patuh terhadap undang-undang. Dan pasti ada nada negatif karena hubungan ArcHandra dengan Amerika Serikat,’’ jelasnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani menilai langkah Presiden untuk memberhentikan Archandra sudah tepat. Dengan polemik kewarganegaraan yang terjadi pada Arcandra, justru akan mengganggu kinerjanya jika terus dipertahankan. 

”Apapun alasannya, Presiden harus membela kepentingan nasional,” kata Muzani di sela-sela sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD.

Menurut anggota Komisi I DPR itu, munculnya alasan Badan Intelijen Negara bahwa dia tidak dilibatkan dalam pemilihan Arcandra juga tidak tepat. Menurut Muzani, sebagai intelijen BIN harus bekerja inheren, baik diminta Presiden atau tidak. Semua keputusan yang akan diambil Presiden seharusnya bisa mendapat pertimbangan dari BIN.

”Menurut saya alasan itu berlebihan. Sebab, ketika keputusan itu keliru, maka akan menjadi kesalahan pemerintah, termasuk BIN,” ujarnya.