Inilah Hasil Evaluasi dari 11 Kali Pemilu di Indonesia
Edwin: Pemilu 1999 Curang dan Tidak Sah
Berdasarkan UU Pemilu, hasil Pemilu ditetapkan melalui berita acara yang ditandatangani minimal 2/3 anggota KPU. Artinya, hasil pemilu harus ditandatangani minimal 35 anggota KPU. Ternyata hasil pemilu hanya ditandatangani 19 anggota KPU.
“Yang lain tidak tanda tangan hasil pemilu karena temuan kecurangan yang jumlahnya ratusan ribu itu dan belum ditindaklanjuti," katanya.
Dengan tidak ditandatangani dua pertiga anggota KPU sesuai ketentuan dalam UU tentang Pemilu, menurut Edwin, sebenarnya Pemilu 1999 tidak sah karena tidak ditandatangani 2/3 anggota KPU, walaupun kemudian ditandatangani Presiden BJ Habibie.
“Jadi jelas hasil pemilu tahun 1999 tidak sah dan cacat hukum, rakyat harus mencatat ini,” ujarnya.(jpnn)
Menurut Edwin, hasil Pemilu 1955 paling jujur, adil dan penyelenggara pemilunya netral. Ini hasil evaluasi 11 kali sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Permohonan Tim Hukum PDIP ke PTUN: Apa Betul Ada Pelanggaran Hukum oleh KPU?
- Persiapan Pilkada 2024, PPP Siap Berkolaborasi dengan Parpol Lain
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024
- Forum Umat Islam Sragen Imbau Semua Pihak Hormati Putusan MK dan KPU
- Komisi II DPR RI Dorong Revisi UU Pemilu di Awal Periode 2024-2029
- PDIP Menggugat KPU ke PTUN, Arief Poyuono Bakal Ajukan Gugatan Intervensi