Inpres Percepatan Pembangunan Papua Dikritisi

Kedua, master plan dan action plan yang tidak konsisten. Menurut  Aturui, setelah action plan Inpres disusun oleh provinsi ternyata sebagian  besar program dan kegiatan kurang terakomodir di dalam RKP kementerian/lembaga. "Justru yang dilaksanakan merupakan inisiatif kementerian dan lembaga," jelasnya.

         

Ketiga, anggaran Inpres No 5 yang dikucurkan tidak terverifikasi dengan jelas untuk sektor mana saja. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan verifikasi alokasi dana program. Akibatnya, sistem akuntabilitas menjadi tidak transparan.

Keempat, soal ketidakjelasan labelisasi Inpres yang mengakibatkan terabaikannya peran gubernur baik dalam pelaksanaan pelaksanaan maupun evaluasi. Karenanya Atururi mengharapkan adanya langkah-langkah perbaikan sistem manajemen program Inpres. (lm/jpnn)